Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.
Silmy Karim terpilih jadi dirjen Imigrasi berdasarkan berbagai tahapan
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andap Budhi Revianto, mengatakan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim terpilih menjadi Direktur jenderal Imigrasi Kemenkumham berdasarkan hasil proses seleksi yang terdiri dari berbagai tahapan.
"Dengan adanya pejabat definitif, pelayanan imigrasi diharapkan akan semakin lebih baik dan optimal," kata Revianto, di Jakarta, Senin (26/12).
Selengkapnya baca di sini.
Pemohon "second home" visa untuk tinggal di Bali pada 2022 masih nihil
Pemohon visa rumah kedua (second home visa) untuk tinggal di Bali masih nihil pada tahun 2022, kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM RI Bali Anggiat Napitupulu.
Sejauh ini, kata dia, warga negara asing (WNA) yang cukup banyak tinggal di Bali adalah para pemegang visa lanjut usia (lansia) kurang lebih 6.000 orang.
Selengkapnya baca di sini.
Dua kubu Keraton Solo berseteru saling lapor
Dua kubu Keraton Solo yang sedang berseteru, yakni pihak Paku Buwono XIII dengan salah satu putra-putri nya saling lapor ke pihak kepolisian.
"Kami bersama tim hukum Keraton Kasunanan Surakarta, dimintai tolong para korban penganiayaan di kawasan keraton, hak bagi mereka untuk melaporkan," kata Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kanjeng Pangeran (KP) Dani Nur Adiningrat di Solo, Senin (26/12).
Selengkapnya baca di sini.
Korlantas Polri: 149.453 kendaraan tinggalkan Jakarta sejak H-2 Natal
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat sebanyak 149.453 kendaraan meninggalkan Jakarta dari Gerbang Tol Cikampek Utama arah Trans Jawa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Operasi Lilin 2022 yang dilakukan sejak 23 sampai 25 Desember 2022.
“Sedangkan volume untuk yang masuk Jakarta melalui Gerbang Tol Cikampek Utama sebanyak 112.163 kendaraan,” kata Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ade Yaya Suryana di Jakarta, Senin (26/12).
Selengkapnya baca di sini.
KPK terima laporan dugaan penyelewengan bantuan gempa Cianjur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dari masyarakat soal dugaan penyelewengan bantuan untuk penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
"Setelah kami cek benar ada pengaduan dimaksud. Pelapor maupun materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Senin (26/12).
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
